FOTO: Salah satu pendemo memuntahkan darah dari mulutnya, karena menjadi korban insiden memanasnya aksi Demo Jilid II, Kamis (22/01).
NTBTerkini.id, Lotim– Aksi demo jilid II yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (Lotim) di Kantor Bupati Lotim, Kamis (22/01), menuntut pencopotan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) dan staf khusus (Stafsus) bupati berlangsung ricuh.
Kericuhan diduga dipicu kehadiran perwakilan Pemkab Lotim yang ingin menemui massa aksi, namun ditolak. Ketegangan memuncak saat massa berupaya masuk ke area Kantor Bupati melalui pintu tribun utama.
Upaya tersebut dihadang aparat gabungan Satpol PP dan Polres Lotim dengan tameng pengamanan. Tanpa dialog berarti, aparat mendorong dan memukul mundur massa, memicu benturan fisik yang tak terhindarkan.
Insiden tersebut menyebabkan sejumlah demonstran mengalami luka-luka dan terjatuh akibat dorongan aparat. Situasi kian memanas dan nyaris tidak terkendali, sebelum akhirnya diredam dengan pengamanan berlapis.
Massa aksi menegaskan sejak awal hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bipati Lotim.. Penolakan untuk ditemui perwakilan pemkab menjadi titik krusial yang memicu eskalasi.
Tudingan Premanisme Terhadap Tindakan Represif Aparat
Koordinator Umum (Kordum) aksi, Abdul Qodir Jaelani menilai, dalam aksi kali ini para pendemo mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dan intimidatif.
Ia mengklaim adanya tindakan represif yang melibatkan oknum aparat Polres Lotim, Satpol PP Lotim, hingga pihak yang disebutnya sebagai premanisme terselubung.
“Pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, dan tindakan represif yang tidak proporsional kami alami saat menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” tegas Abdul Qodir.
Senada ditegaskan Herwadi selaku senior PMII Lotim. Ia mendesak Kapolres Lotim untuk serius menindaklanjuti dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap kader PMII. Serta mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat dan pihak yang disebut sebagai pengawal bupati.
“Jangan ada imunitas. Jika aparat terlibat, proses hukum harus berjalan secara transparan dan terbuka,” timpalnya.
Ketua Liga LMND Lotim, M. Hamzani juga menilai, peristiwa ini mencerminkan masih kuatnya pola pikir diskriminatif dan otoritarian dalam pengelolaan ruang demokrasi di Lotim.
“Yang kami hadapi bukan sekadar aparat, tetapi mentalitas kekuasaan yang alergi kritik. Atas nama keamanan, aspirasi rakyat dibungkam, lalu kekerasan dijadikan pembenaran,” tandasnya.(EN)
