FOTO: Anggota Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK-LKS) Lombok Timur (Lotim) saat berada di kediaman Wakil Ketua Umum FIK-LKS.
NTBTerkini.id, Lotim– Ketua Umum Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK-LKS) Lombok Timur (Lotim), Nur Fitriani, menyampaikan keprihatinan sekaligus kemarahannya atas kembali mencuatnya dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri oleh salah seorang pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Lotim.
Selain itu, Nur Fitriani mengungkapkan duka cita yang mendalam, bukan hanya kepada para korban, tetapi juga terhadap masa depan Lotim, yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya aman bagi anak-anaknya sendiri.
“Lotim ini hampir setiap tahun selalu berada di jajaran tertinggi angka Tingkat Kejahatan Sosial (TKS,red). Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini jeritan anak-anak yang terus menjadi korban,” tegas Fitriani saat ditemui awak media, Jumat (30/01).
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusut tuntas kasus tersebut secara serius dan transparan, demi mencegah terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari.
Sebagai pihak yang telah bertahun-tahun terjun langsung menangani kasus-kasus kekerasan dan persoalan sosial, Nur Fitriani mengaku lelah dengan berbagai forum seremonial yang menurutnya hanya dipenuhi teori, diskusi, dan janji-janji manis tanpa tindakan nyata.
“Terus terang saya sudah jenuh. Kalau hanya teori dan rapat tanpa eksekusi, Lotim tidak akan pernah berubah. Yang dibutuhkan itu solusi konkret, bukan wacana,” timpalnya.
Menurutnya, persoalan sosial dan kemanusiaan memang tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Namun negara khususnya pemda, memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampaknya. Bukan justru membiarkan kasus demi kasus terus berulang.
Di sisi lain, selama ini relawan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial kerap bekerja di tengah keterbatasan, bahkan tanpa dukungan negara yang memadai, meski peran mereka sangat vital dalam membantu masyarakat.
“FIK-LKS sudah puluhan tahun membantu masyarakat dan pemerintah. Tapi kami bukan orang berharta. Jangan biarkan kami berjuang sendirian,” geramnya.
Nur Fitriani juga secara khusus menyoroti peran Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilainya sebagai garda terdepan dalam penanganan persoalan sosial, justru sering luput dari perhatian dan dukungan fasilitas.
“Dinsos sangat membutuhkan perhatian serius. Kantor yang layak, fasilitas memadai, hingga mobil operasional untuk penjangkauan kasus pun tidak tersedia. Ini pelayanan publik, bukan kerja sambilan,” kritiknya.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, pihaknya khawatir, anak-anak bangsa akan semakin banyak yang menjadi korban, sementara pelaku kejahatan sosial kian leluasa tidak hanya di Lotim, tetapi juga di wilayah lainnya.
Nur Fitriani juga menyerukan tanggung jawab moral kepada seluruh pimpinan daerah di NTB, termasuk Gubernur NTB, agar persoalan sosial dan kemanusiaan tidak lagi diposisikan sebagai isu pinggiran.
“Ini persoalan yang sangat penting. Bersosial itu bukan hanya soal bantuan materi, tetapi tentang membangun kembali manusia, merehabilitasi, dan mengembalikan martabat,” tegasnya.
“Kami mengkritik bukan karena ingin Lotim terlihat buruk, tetapi justru karena kami ingin Lotim menjadi lebih baik dan anak-anak kita benar-benar aman,” pungkasnya.(EN)
