FOTO: UD Catering 99.
NTBTerkini.id, Lotim– Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aikmel Barat, Lombok Timur (Lotim) dari UD Catering 99 dan CV Rasa 99, Abdul Basir, memastikan seluruh proses penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk menjamin keamanan konsumsi bagi ribuan penerima manfaat. Selain legalitas kebersihan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada aspek pengemasan dan komposisi nutrisi.
“Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dari sisi pengemasan makanan, sudah kami atur agar tetap terjaga kebersihannya,” ujar Basir, Sabtu (31/01).
Kepala SPPG Aikmel Barat, Baiq Nuning Deswita Asih menjelaskan, operasional dapur produksi melibatkan tenaga ahli gizi yang melakukan pengawasan setiap hari. Peran ahli gizi ini krusial untuk memastikan setiap menu, baik makanan kering maupun basah, memenuhi standar kecukupan nutrisi.
Saat ini, SPPG Aikmel Barat didukung oleh 50 karyawan yang bertugas melayani 4.000 penerima manfaat setiap harinya. Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Langkah pengetatan standar di Aikmel Barat ini sejalan dengan instruksi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Pemprov, saat ini terdapat 632 unit SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Bumi Gora.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, memberikan peringatan keras terkait keamanan pangan. Melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur menekankan bahwa keamanan pangan adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Peringatan ini dipicu adanya laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di salah satu kabupaten yang diduga akibat penggunaan susu kedaluwarsa.
“Saya menerima laporan adanya KLB keracunan yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan serupa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” tegas Ahsanul menyampaikan pesan Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB meminta seluruh pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi total secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar pada kualitas bahan baku, tetapi juga kedisiplinan personel dan prosedur operasional di dapur.
Gubernur Iqbal menginstruksikan agar seluruh tahapan operasional berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP), mulai dari: Pemilihan bahan pangan yang segar, Proses pencucian dan teknik memasak yang benar, dan Pengemasan yang higienis hingga proses distribusi.
“Evaluasi meliputi kedisiplinan pelaksana, kualitas kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan. Jangan sampai ada kelalaian dalam penggunaan bahan baku, terutama yang sudah melewati masa simpan,” pungkas Ahsanul.(FIT)
