FOTO: Para siswa SMKN 1 Batulayar bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3), di Puri Saron Senggigi, Lobar, Selasa (10/02).
NTBTerkini.id, Lobar– SMKN 1 Batulayar, Lombok Barat (Lobar), tengah memulai Uji Kompetensi Keahlian (UKK) tahun ajaran 2025/2026. Dikonfirmasi, Selasa (10/02), Kepala SMKN 1 Batulayar, H. Muhammad Sahirun mengungkapkan, rangkaian UKK tahun ini dibagi menjadi dua gelombang besar.
Sektor perhotelan dan kuliner telah melaksanakan ujian pada 5-7 Februari 2026 dengan melibatkan lima skema kompetensi yang diujikan. Yaitu Commis Pastry, Room Attendant, Waiter, Receptionist, dan Bartender.
Sementara untuk kompetensi Usaha Layanan Wisata (ULW), ujian akan digelar pada 12 Februari 2026 mendatang. Khusus jurusan Perhotelan dan Kuliner, pihak sekolah memutuskan untuk menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bina Kompetensi Hotel Puri Saron Senggigi.
“Untuk kompetensi perhotelan dan kuliner, kami menggunakan LSP Bina Kompetensi. Sedangkan untuk ULW, kami menggunakan LSP P1 dari SMKN 2 Mataram,” beber Lalu Sahirun.
Menurutnya, LSP Bina Kompetensi merupakan lembaga sertifikasi dari lembaga independen berskala nasional. Keterlibatannya dapat memberikan jaminan, bahwa kemampuan siswa sesuai dengan standar industri perhotelan yang ketat.
“Tujuannya jelas, agar siswa kami lebih siap dan matang saat terjun ke dunia kerja. Sertifikat yang mereka pegang memiliki nilai tawar yang kuat di mata pemberi kerja,” tambahnya.
Selain penguatan kompetensi melalui ujian bersertifikasi, SMKN 1 Batulayar tengah membidik lokasi magang ke luar negeri. Beberapa negara tujuan utama yang telah masuk dalam peta jalan sekolah antara lain Taiwan, Jepang, Singapura, dan Malaysia.
Sahirun tidak menampik bahwa di masa lalu, kendala biaya sering menjadi penghalang utama siswa untuk mengambil kesempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke mancanegara. Namun, pihak sekolah kini telah menemukan solusi strategis.
“Sekarang berbeda. Sekolah telah menjalin kerja sama dengan universitas mitra yang siap membiayai terlebih dahulu ongkos keberangkatan siswa,” jelas Sahirun.
Skema pembiayaan ini dirancang agar tidak memberatkan wali murid. Biaya keberangkatan yang telah ditalangi akan diganti oleh siswa melalui sistem potong gaji saat mereka sudah mulai bekerja atau magang di negara tujuan.
“Karena selama magang di luar negeri siswa akan mendapatkan gaji. Itulah yang nantinya digunakan untuk mengganti biaya keberangkatan. Dengan pola ini, kami harap tidak ada lagi siswa berprestasi yang gagal berangkat disebabkan masalah finansial,” harapnya.(FIT)
