Dalam aksinya, massa yang tergabung di dalam barisan LSM Garuda membawa banyak spanduk yang bertuliskan banyak kritikan dan kekecawaan terhadap molornya pembahasan KUA-PPAS, Senin (17/11/2025).
‎NTBTerkini.id, Lotim- LSM Gerakan Advokasi Rakyat (Garuda), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Lombok Timur (Lotim), Senin (17/11/2025). Aksi ini berlangsung di tengah rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Moment itu sesuai tujuan massa aksi yang memang menyoal KUA-PPS. Dalam orasinya, M. Zaini selaku ketua, melayangkan kritikan yang menyebut proses penyusunan KUA-PPKS molor, tidak transparan, serta melanggar Permendagri Nomor 77/2020.
‎”Hentikan kejanggalan APBD. Keterlambatan KUA-PPAS ini salah satu bentuk pengkhianatan moral dan hukum. Padahal KUA-PPAS itu dokumen krusial yang menentukan arah pembangunan, tapi malah telat melewati bulan Juli,” Tegas Zaini.
Selain itu, Zaini mengklaim, langkah yang dilakukan oleh DPRD saat ini adalah bentuk pembangkangan taturan perundang-undangan. Seharusnya, eksekutif wajib serahkan dokumen paling lambat minggu pertama Juli untuk hindari krisis anggaran.
‎
“Keterlambatan penyerahan dokumen sudah termasuk pembangkangan terhadap undang-undang,” kesalnya.
Tanpa KUA-PPAS, pembahasan tentang APBD mandek, hambat pelayanan dasar. Seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ia lantas mendesak pimpinan DPRD Lotim untuk terbuka, terutama untuk pembahasan KUA-PPAS.
“Rakyat Lotim tak terima jadi korban kelalaian legislatif dan eksekutif,” tandasnya.(RED)
