Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Hermandi.
NTBTerkini.id, Loteng- Komisi IV (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), kini gencar mensosialisasikan pentingnya pencegahan praktik perundungan (Bullying) di lingkungan sekolah dan pesantren. Khususnya di kawasan Praya Tengah.
Inisiatif ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perundungan, menjadi salah satu bentuk kekerasan dengan angka tertinggi di provinsi tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Hermandi, menegaskan perhatian seriusnya terhadap fenomena tersebut. Ia mendesak agar institusi pendidikan mengambil tindakan yang jauh lebih proaktif dan serius dalam pencegahan.
“Sesuai data DP3A NTB menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi perhatian utama, menandakan masalah ini adalah isu signifikan,” tegasnya, saat ditemui, Jumat (21/11/2025).
Di sisi lain, Hermandi meminta pemerintah daerah agar fokus penanganannya tidak hanya pengenaan sanksi terhadap pelaku. Pengenaan sanksi juga harus menyentuh institusi sekolah yang terbukti lalai.
“Kasus ini sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Bagi orang tua, hubungan dengan anak harus dipererat dan pendidikan dalam keluarga juga mesti diperbaiki,” saran Hermandi.
Hal ini selaras dengan kesepakatan pemerintah daerah dan legislatif, soal penanganan perundungan harus bergeser dari pendekatan penghukuman murni ke arah pendekatan restoratif.
Pendekatan ini wajib melibatkan konseling psikologis bagi pelaku, korban, dan orang tua. Tujuan akhir dari upaya kolektif ini adalah mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat yang kondusif, aman, dan nyaman untuk belajar serta tumbuh kembang anak.
Terpisah, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Dikbud) Loteng, Drs. Lalu Rupawan Joni pun menegaskan, persoalan bullyng menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Ia juga mengingatkan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dibentuk sekolah, bukan sekedar formalitas.
“TPPK harus secara aktif mengatasi praktik bullyng, bukan hanya sekadar formalitas. Kepala sekolah harus menjamin setiap siswa merasa aman berada di lingkungan belajar,” tegas Joni.
Sebaliknya, lanjut Joni, Dikbud Loteng akan segera memperkuat implementasi kebijakan dengan meningkatkan pelatihan, pengawasan, serta inspeksi rutin ke setiap sekolah untuk memastikan kinerja TPPK berjalan maksimal.(MEI)
