Aksi demo Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah NTB di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kamis (16/10/2025).
Mataram (ntbterkini.id)-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah NTB menggelar demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kamis (16/10/2025). Aksi tersebut menyoroti kasus ‘dana siluman’ pokir DPRD NTB tahun anggaran 2025, yang hingga kini masih dalam tahap penyidikan.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan seruan moral agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih. Mereka menilai, kasus yang telah menyeret nama sejumlah anggota DPRD NTB, berpotensi melibatkan pejabat eksekutif. Termasuk pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Koordinator Daerah BEM Nusantara NTB, Abed Aljabiri Adnan menegaskan, aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal uang rakyat.
“Kasus dana siluman ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi soal moral dan keadilan. Kami melihat ada upaya sistematis menutup-nutupi keterlibatan pejabat eksekutif. Jika uang yang dikembalikan sudah mencapai miliaran rupiah, itu bukti kuat bahwa kejahatan anggaran benar-benar terjadi. Kami menuntut Kejati untuk segera memanggil Gubernur NTB dan menetapkan tersangka tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa BEM Nusantara NTB akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan transparansi di tubuh pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di level pengembalian uang. Rakyat butuh keadilan, bukan sekadar klarifikasi. Jika Kejati tidak segera bertindak, kami akan mobilisasi massa yang lebih besar,” desak Abed,sapaannya.
Di depan masa aksi, Indra Harfianto Saleh, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, menegaskan komitmen lembaganya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan.
“Kami sangat menghargai aspirasi adik-adik mahasiswa. Kasus dugaan dana siluman Pokir ini sedang berjalan di tahap penyidikan. Setiap pihak yang diduga terlibat akan kami panggil jika memang ditemukan bukti yang cukup,” tandas Indra.(RIN)
