FOTO: Ketua FPP NTB, Ahmad Husni, SH., menjadi orator saat melakukan aksi di salah satu OPD.
NTBTerkini.id, Mataram – Mencuatnya kasus Indikasi Rumah Singgah Fiktif di lingkungan RSUD NTB memicu kekecewaan Front Pemuda Progresif (FPP) NTB. Ketua FPP NTB, Ahmad Husni, SH., menilai kasus ini bagian dari cerminan buruk pengelolaan rumah sakit.
“Anggaran BLUD rumah sakit merupakan hak rakyat yang harus disampaikan kepada pasien melalui rumah singgah, kenapa malah ditilep,” kesalnya.
BLUD menurutnya, adalah pola pengelolaan keuangan bagi rumah sakit yang memiliki fleksibiltas, tanpa mengutamakan keuntungan. Sesuai pemberitaan, dana tersebut dialokasikan di tahun 2025 yang kala itu dijabat direktur lama, yang diketahui telah berpindah ke Bappenda NTB.
“Kenapa pak gubernur masih memberikan ruang basah untuk oknum pejabat yang diduga kuat maling hak rakyat,”singgungnya.
Sebaliknya, ia mempertanyakan peran pengawas internal rumah sakit, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan BLUD yang seharusnya dikawal ketat, malah luput dari pengawasan.
Ini menimbulkan tanda tanya serta kecurigaan publik, apakah pengawasan internal pemerintah macet, atau memang ada sesuatu yang sifatnya “Under Table“.
“Kasus ini mengikis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Gajinya dari uang rakyat dijamin negara, tapi fungsi pengawasannya (Parah,red) begini,” timpalnya.
Ia menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar aksi berjilid-jilid dan mendorong agar aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus indikasi rumah singgah fiktif.
“Ini bukan soal nilai dana, tapi hak-hak rakyat melalui sektor kesehatan. Kami tidak tinggal diam, besok kami akan menggelar aksi besar-besaran. Salah satu tuntutan kami, menolak dan mencopot eks Direktur RSUP NTB dari Bappenda NTB,” tandasnya.(RIN/Tim)
