FOTO: Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak Indonesia, Taopik Hidayat, bersama rekan-rekannya saat konfrensi pers di Kedai Inges, Kota Mataram, Sabtu (24/01).
NTBTerkini.id, Mataram– Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB kian hangat di tengah publik. Hal ini lantas memantik respon dari sejumlah kalangan termasuk Perhimpunan Pemuda Sasak Indonesia
Untuk diketahui bahwa proses seleksi Sekda NTB kini masuk tahap yang krusial pasca panitia seleksi (Pansel) menyerahkan masuk 3 besar dari 10 peserta yang ikut seleksi terbuka. Diantaranya Abu Chair, Ahmad Saufi, dan Ahksanul Khalik.
Diantara para finalis itu, terdapat peserta yang disinyalir bukan asli putra daerah. Sehingga, Presiden Pemuda Sasak Indonesia, Taupik Hidayat, dengan tegas menyatakan sikapnya menolak Sekda Impor.
Penolakan ini disampaikan saat konfrensi pers di Kedai Inges, Mataram, Sabtu (24/01). “Kami dari Perhimpunan Pemuda Sasak Indonesia maka dari perhimpunan pemuda sasak indonesia menyampaikan sikap resmi, menolak Sekda Impor,” tegas Opik, sapaannya.
Opik menyebutkan, ada beberapa alasan yang menyebabkan para Pemuda Sasak menolak sekda impor. Pertama, kebutuhan akan pemahaman lokal. Menurutnya, Sekda Impor tidak memahami kondisi dan kebutuhan daerah secara mendalam.
Kedua soal Pengalaman dan jaringan lokal. Sekda Impor tidak memiliki pengalaman dan jaringan yang kuat di daerah, sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas.
Dan ketiga, berkaitan dengan stabilitas dan kontinuitas. Sekda impor cenderung tidak memiliki komitmen jangka panjang dengan daerah, sehingga tidak stabil dan kontinu dalam menjalankan program-program pembangunan daerah.
Meskipun tidak memiliki kewenangan dalam seleksi Sekda NTB, penolakan ini, tegas Opik, merupakan tanggung jawab moral yang harus disuarakan.
Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyurati Presiden RI, Prabowo Subianto dengan tembusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait penolakan terhadap Sekda Impor.
“Pekan depan, kami juga akan bersurat ke presiden atas sikap kami menolak Sekda Impor. Ini merupakan tanggung jawab moral. Soal siapa yang lolos, itu merupakan kewenangan pemerintah,” tandasnya.(RIN)
