FOTO: Bupati Lotim, H. Haerul Warisin.
NtbTerkini.id, Lotim– Pemkab Lombok Timur (Lotim), kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Daerah ini resmi masuk nominasi kabupaten berprestasi dalam ajang Entrepreneur Government, melalui skema Creative Financing Tahun 2026.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, didampingi Sekda, dan jajaran pimpinan OPD, mengikuti proses penilaian secara daring yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/04).
Di hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, beserta tim penilai, Bupati Warisin membeberkan berbagai strategi inovatif pemkab, dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Mulai dari optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD), pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
PAD Lotim tercatat mencapai Rp556 miliar pada 2025. Capaian itu ditopang oleh implementasi sistem digital seperti SIPDAH Terintegrasi, QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce.
Tak berhenti di situ, pemkab memasang target ambisius di 2026. Terdiri dari 100 persen pajak non-tunai, 100 persen desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, didukung dashboard monitoring real-time, dengan realisasi minimal 100 persen.
Khusus sektor BUMD, Bupati menegaskan orientasi tidak semata mengejar profit. Enam BUMD di Lotim diarahkan untuk tetap menghadirkan layanan publik strategis yang belum terjangkau swasta. Seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, hingga pembiayaan UMKM.
Sementara dalam pengelolaan BMD, pemkab menerapkan pendekatan berbasis pemanfaatan optimal. Selain penataan fasilitas OPD dan rehabilitasi sarana umum, aset daerah juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui skema operasional.
Dari kerja sama ini, daerah memperoleh porsi 40 persen, sementara 60 persen menjadi bagian mitra pengelola. Terobosan lain datang dari sektor kesehatan.
Transformasi rumah sakit dan puskesmas menjadi BLUD dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Skema ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi fasilitas kesehatan.
Sehingga mampu menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik. Tak kalah penting, pemkab juga menggenjot skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk penerangan jalan.
Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran sekaligus menjawab kebutuhan mendesak di sejumlah titik rawan (black spot) yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Tim penilai dalam ajang ini tidak hanya berasal dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, tetapi juga melibatkan IPDN dan Ditjen Otonomi Daerah (Otda). Nantinya, pemenang akan ditetapkan berdasarkan kategori wilayah.
Dengan sederet inovasi dan strategi agresif tersebut, Lombok Timur semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang adaptif, progresif, dan siap bersaing di level nasional.(EN)
