FOTO:Gerakan Advokasi Nusantara (GANAS) menggelar aksi demonstrasi, Senin (20/26), di depan kantor Pemkab Lotim.
NtbTerkini.id, Lotim– Kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji 3 Kg di Lombok Timur (Lotim) memicu gelombang protes. Gerakan Advokasi Nusantara (GANAS) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (20/26), menuntut Pemkab Lotim segera turun tangan mengatasi kondisi yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut, massa menegaskan bahwa gas subsidi 3 kg yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro, kini justru sulit diperoleh dan dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam orasinya, Ketua Umum GANAS, Lalu Anugrah Bayu Adi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi. “Ini bukan sekadar kelangkaan biasa. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia menggambarkan kondisi di lapangan. Warga harus mengantre berjam-jam, bahkan berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lain tanpa kepastian mendapatkan gas.
“Rakyat dipaksa memilih antara kehilangan waktu kerja atau membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
GANAS menilai, kelangkaan ini diduga kuat bukan terjadi secara alami, melainkan akibat praktik ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab. Seperti penimbunan, pengalihan distribusi, hingga penjualan di atas HET.
“Ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pelanggaran hukum serius. Harus ada efek jera,” timpalnya.
Dalam aksinya, GANAS menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menjamin distribusi gas elpiji 3 kg berjalan lancar dan merata hingga tingkat pangkalan. Mengembalikan harga sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Memperketat pengawasan serta menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalahgunaan. Dan menjatuhkan sanksi hukum yang maksimal bagi pelanggar.
GANAS kembali mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan semakin luas. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan biarkan kebutuhan pokok berubah menjadi barang mewah. Negara harus hadir. Rakyat menunggu keadilan, bukan janji,” tutup Lalu Anugrah.
Pemda Lotim akui Lonjakan Ekonomi Picu Kebutuhan Gas
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan, lonjakan kebutuhan gas dipicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Lotim mencapai 4,93 persen dan menempatkan daerah ini di peringkat kedua di NTB. Lonjakan yang dinilai cukup anomali dibanding posisi sebelumnya.
Sekda menyebutkan, ada tiga sektor utama yang mendorong peningkatan konsumsi energi. Diantaranya Industri pengolahan makanan, seiring menjamurnya usaha kuliner.
Lonjakan jamaah umrah hingga 105 persen, yang turut meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dan peningkatan aktivitas sektor energi, yang mulai terasa sejak Maret 2026.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema. Sekitar 200 lebih usaha peternakan ayam yang menyerap tenaga kerja, masih bergantung pada gas subsidi.
“Pak bupati tidak ingin mematikan usaha peternakan karena mereka menopang ekonomi. Kami sedang mengundang perusahaan inti seperti Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed agar membantu peternak beralih ke gas non-subsidi,” terangnya.
Namun, persoalan baru muncul karena stok gas non-subsidi juga terbatas. Pemkab kini mendesak Pertamina untuk menambah kuota dan infrastruktur distribusi.
Sekda bahkan menyebut aksi demonstrasi dan pemberitaan media sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah untuk menekan pihak penyedia.
“Aspirasi hari ini menjadi dokumen kami ke Pertamina. Kebutuhan gas Lotim tidak bisa disamakan dengan tahun lalu, karena aktivitas ekonomi meningkat,” tegasnya.
Sebagai langkah solusi, Pemkab Lotim menawarkan program migrasi, di mana masyarakat dapat menukar tiga tabung gas 3 kg dengan satu tabung gas non-subsidi.
Terkait tuntutan penindakan hukum, Sekda menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di ranah aparat penegak hukum.
“Pemkab lebih pada edukasi karena tidak memiliki PPNS khusus gas. Untuk penegakan hukum, itu ranah kepolisian. Kami akan berkoordinasi,” jelasnya.
Selain itu, pendekatan yang diambil harus tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat. “Prinsipnya, ekonomi perlu relaksasi dan edukasi. Tujuan kita untuk hidup, bukan sekadar memenjarakan orang,” pungkasnya. (EN)
