FOTO: FGD Exit Strategy Program UPLAND Project, Kamis (25/06).
NTBTerkini.id, Lotim– Pemkab Lombok Timur (Lotim) menegaskan komitmennya untuk menerima, melanjutkan, dan memperjuangkan keberlanjutan Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project).
Komitmen itu disampaikan Sekda Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Forum Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Program UPLAND Project, Kamis (25/06).
Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Bank NTB Syariah, sejumlah OPD terkait, kelompok tani, serta berbagai penerima manfaat lainnya.
Dalam sambutannya, sekda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pendampingan yang konsisten dalam mendukung ekosistem penyelenggaraan Program UPLAND.
Menurutnya, program ini memberikan manfaat besar bagi daerah karena didukung skema pendanaan hibah dari lembaga donor internasional, yakni Islamic Development Bank (IsDB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), melalui pemerintah pusat kepada daerah.
“Program ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga donor internasional dalam memperkuat sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pujinya.
Keberhasilan pelaksanaan Program UPLAND di Lotim pun tidak lepas dari peran aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sekda menjelaskan, implementasi Program UPLAND di Lotim tidak dimulai dari nol. Program ini dirancang secara terintegrasi, tidak hanya menyasar sektor hulu (on-farm).
Tetapi juga memperkuat sektor hilir (off-farm) agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas.
“Muara dari seluruh program ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, aspek hilirisasi dan pemasaran menjadi bagian yang sangat penting,” terangnya.
Kendati demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus dioptimalkan. Terutama terkait manajemen pengelolaan pendapatan, pengembangan pola hilirisasi, serta perluasan akses pasar bagi produk pertanian masyarakat.
Bank NTB Syariah dalam hal ini memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat mendukung keberlanjutan program.
Sebaliknya, sekda mengajak penerima manfaat untuk memperkuat jejaring dan kemitraan dengan sektor perbankan guna mempercepat pengembangan usaha dan meningkatkan dampak ekonomi di tingkat petani.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk terus mendampingi masyarakat dan memaksimalkan berbagai capaian yang telah dirintis melalui Program UPLAND.
“Program UPLAND tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata, melainkan telah menjadi program bersama seluruh elemen pemerintah daerah yang harus dijaga keberlanjutannya demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong jajaran pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pertukaran data, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program.
Ke depan, Program UPLAND diarahkan untuk semakin responsif terhadap isu pengarusutamaan gender, peningkatan pengelolaan hasil pascapanen, serta penguatan aspek keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.(EN)
