FOTO: Dalam rapat paripurna, Senin (31/08), sejumlah anggota DPRD Lobar yang salah satunya dari Fraksi PAN, Munawir Haris, blak-blakan mengungkapkan kinerja jajaran OPD Lobar.
NTBTerkini.id, Lobar – Suasana rapat paripurna penyampaian kepala daerah terkait KUA-PPAS, Senin (31/08), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat (Lobar) memanas.
Hal ini disebabkan banyaknya intrupsi anggota dewan, setelah mengetahui realisasi fisik dan belanja daerah terpuruk di angka 40 persen hingga triwulan III tahun anggaran 2026.
Sejumlah anggota dewan pun melayangkan peringatan (Warning) langsung ke Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj Nurul Adha.
Tidak hanya itu. Mereka secara blak-blakan mengungkap sejumlah kebobrokan jajaran birokrasi dan mendesak Wabup, untuk mencopot atau mutasi para kepala dinas yang dinilai tidak profesional dan tidak becus mengeksekusi program rakyat.
Salah satu Anggota DPRD Lobar Fraksi PAN, Munawir Haris menegaskan, kepemimpinan jajaran kepala dinas saat ini sangat mengkhawatirkan.
Rendahnya serapan anggaran berimbas langsung pada tertahannya program prioritas publik, termasuk program Pokok Pikiran (Pokir) dewan, yang merupakan aspirasi langsung dari akar rumput.
“Mohon mempertegas kembali komitmen pimpinan daerah. Jika ada kepala OPD yang memang tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan kegiatan APBD 2026, segera ambil tindakan,” geram Munawir Haris.
Ia menilai, sikap pejabat yang hanya sekadar “siap perintah” tanpa kompetensi eksekusi yang matang, telah merugikan hak-hak rakyat di daerah.
Tak hanya persoalan realisasi anggaran, dewan juga menelanjangi buruknya pola komunikasi birokrasi di Lobar.
Anggota DPRD Lobar dari Fraksi Golkar, Muhamad Zulkarnain, mengungkapkan fakta mencengangkan mengenai karakteristik sejumlah kepala dinas yang dinilai sengaja memutus komunikasi dengan pihak legislatif.
Menurutnya, banyak pejabat yang mendadak alergi dan menolak merespons saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh anggota dewan terkait koordinasi program daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa OPD berdalih bungkam karena tidak berani mengambil langkah strategis sebelum ada instruksi sepihak dari Wakil Bupati.
“Kepala OPD tidak berani merespons kami. Kami kontak lewat telepon pun tidak mau jawab. Ini jelas memperhambat koordinasi pembangunan rakyat,” ungkap Zulkarnain dengan nada kecewa.
Menanggapi gelombang protes dan desakan pencopotan massal dari gedung dewan, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha, mencoba meredam situasi.
Wanita yang akrab disapa Umi Nurul ini berkilah bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta melakukan mutasi ataupun pencopotan jabatan secara instan.
Pihak eksekutif mengklaim tetap memiliki mekanisme penilaian berkala tersendiri sebelum mengambil keputusan mutasi jabatan.
Terkait dengan tudingan lambannya eksekusi program, ia menegaskan pemerintah harus tetap berhati-hati agar seluruh administrasi dan pengajuan proposal memenuhi regulasi yang berlaku demi menghindari masalah hukum di kemudian hari.
“Kalau semua urusan program sudah sesuai aturan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, untuk desakan evaluasi dan mutasi kepala OPD, kita tentu harus mengikuti mekanisme evaluasi resmi yang berlaku di pemerintahan,” jelas Umi Nurul.(WAN)
