FOTO: Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mendampingi Komisi IV DPR RI bersama rombongan saat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (03/09).
NTBTerkini.id, Lotim– Budidaya lobster di Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari penggunaan keramba jaring apung (KJA) yang sederhana, keterbatasan Freezer, hingga kekurangan benih dan pakan.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya. Hal ini diperparah dengan keterbatasan ketersediaan benih Lobster. Termasuk di dalamnya menyangkut kekurangan benih.
Hal ini disampaikan bupati, kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik di Lotim, Kamis (03/09). Kunjungan berlangsung di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya Freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” keluh bupati.
Menurut bupati, nelayan di Lotim masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin, selain buruh tani. Karenanya, ia berharap, kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut dapat menghasilkan bantuan sekaligus solusi konkret, khususnya di selatan Lotim.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung.
Hasil kunjungan tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Hediati juga menyoroti penyelundupan BBL yang masih marak. Karena tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merugikan nelayan.
Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi, dibandingkan harga di dalam negeri. Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional masih belum optimal.
“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegas Hediati.
Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto mengakui masih terdapat banyak tantangan. Diantaranya keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.
Karena itu, ia menegaskan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pembangunan ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi hal penting.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi. Mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” bebernya.
Selain itu, aspirasi terkait pembukaan ekspor BBL menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman panitia kerja. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya nasional.
Dengan demikian, BBL yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah devisa negara.
Sebaliknya, Hediati menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan. Ia berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein.
Termasuk menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia. Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang saat ini masih fluktuatif.
Kunker tersebut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food.(EN)
