FOTO: Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kamis (23/07).
NTBTerkini.id, Lotim– Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengambil langkah tegas untuk membenahi data kemiskinan setelah capaian awal digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai masih sangat rendah.
Sebanyak 300 relawan pemuda akan diterjunkan bersama jajaran pemerintah daerah guna melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/07).
Haerul mengaku baru menerima laporan dua malam sebelumnya terkait progres aktivasi yang masih sekitar satu persen. Namun ia menilai, kondisi tersebut masih wajar mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lotim.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal. Memang prosesnya belum bergerak optimal, tetapi saya yakin Lotim mampu bekerja cepat,” tegasnya.
Ia menekankan, momentum digitalisasi bansos harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan yang selama ini kerap dipersoalkan karena dinilai tidak akurat.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” tegasnya
Sebagai tindak lanjut, bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta membentuk satuan tugas (satgas) guna mempercepat pemutakhiran data di lapangan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan dan unsur kepemudaan yang siap membantu proses pendataan sehingga data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Sementara itu, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori mengapresiasi komitmen Pemkab Lotim sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos nasional tahun 2026.
Meski demikian, hasil monitoring BPKP menunjukkan progres pendaftaran penerima bansos di Lotim baru sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berada di angka 7 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dipercepat karena menjadi dasar validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BPKP juga mencatat sejumlah kendala, mulai dari perlunya penguatan regulasi dan strategi komunikasi hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.
Melalui sinergi Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, LKKS, relawan sosial, dan kader sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan terwujudnya sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi, transparan, akurat, dan tepat sasaran.(EN)
